Pemimpin ekumenis, organisasi nonpemerintah berbasis iman, pejabat pemerintah, dan perwakilan South Sudan Council of Churches (SSCC) membahas peran gereja dalam menjaga perdamaian Sudan Selatan menjelang pemilu yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di Lambeth Palace, London, pada 23 Oktober 2026.
Pertemuan ini diselenggarakan bersama oleh Church of England dan Christian Aid. Uskup Agung Canterbury Sarah Mullally menjadi tuan rumah pertemuan yang berfokus pada konflik yang masih berlangsung, situasi kemanusiaan, serta kontribusi gereja dalam mendukung proses perdamaian dan transisi politik di Sudan Selatan.
Delegasi SSCC menyampaikan kebutuhan akan dukungan internasional bagi upaya-upaya perdamaian di negara tersebut. Dalam pembahasan itu, para perwakilan gereja menekankan pentingnya dialog, mobilisasi komunitas, dan pembangunan jembatan di antara kelompok-kelompok yang terdampak oleh konflik maupun perbedaan politik.
Gereja ditempatkan sebagai penghubung komunitas
Perhatian terhadap peran gereja muncul dalam konteks Sudan Selatan yang masih menghadapi konflik dan persoalan kemanusiaan. Di tengah situasi yang rapuh, gereja-gereja dipandang memiliki ruang untuk mempertemukan masyarakat, mendorong komunikasi, dan mendukung upaya membangun kepercayaan di tingkat komunitas.
Pembahasan di London tidak hanya menyoroti kegiatan keagamaan dalam arti sempit. Para peserta juga membicarakan kesaksian publik gereja, advokasi perdamaian, dan pelayanan kemanusiaan sebagai bagian dari tanggung jawab gereja terhadap masyarakat. Peran tersebut menjadi semakin penting ketika negara sedang mempersiapkan proses politik yang dapat memengaruhi hubungan antar kelompok.
Penekanan pada dialog menunjukkan bahwa gereja Sudan Selatan diharapkan terus membuka ruang komunikasi di tengah perbedaan. Sementara itu, mobilisasi komunitas dapat membantu menghubungkan pesan perdamaian dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Pembangunan jembatan antarkelompok juga menjadi bagian penting dari usaha mencegah konflik semakin meluas.
Dukungan internasional bagi proses perdamaian
Delegasi SSCC meminta dukungan internasional untuk memperkuat upaya perdamaian di Sudan Selatan. Dukungan tersebut dibicarakan dalam pertemuan yang mempertemukan berbagai unsur, termasuk lembaga gereja, organisasi berbasis iman, pemerintah, dan mitra kemanusiaan.
Kehadiran berbagai pihak mencerminkan bahwa persoalan Sudan Selatan tidak dipandang hanya sebagai urusan satu lembaga atau satu tradisi gereja. Perdamaian membutuhkan kerja sama lintas organisasi dan perhatian terhadap dimensi kemanusiaan yang menyertai konflik. Dalam kerangka itu, pertemuan ekumenis menjadi ruang untuk menyatakan solidaritas terhadap gereja-gereja Sudan Selatan dan masyarakat yang mereka layani.
Para pemimpin gereja yang hadir menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian yang dijalankan gereja-gereja Sudan Selatan. Dukungan tersebut menjadi tanda bahwa gereja lintas tradisi berupaya berjalan bersama dalam menghadapi konflik, kebutuhan kemanusiaan, dan tantangan transisi politik.
Kaitan dengan pemilu Desember 2026
Sudan Selatan sedang mempersiapkan pemilu yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Dalam situasi politik yang rapuh, proses pemilu membutuhkan lingkungan yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi tanpa kekerasan dan dengan pemahaman yang memadai mengenai hak serta tanggung jawab kewargaan.
Komisi Pemilihan Nasional Sudan Selatan sebelumnya telah menekankan pentingnya kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong partisipasi damai, mendukung pendidikan kewargaan, dan mencegah kekerasan selama proses pemilu.
Seruan ini menempatkan gereja dan pemimpin agama sebagai mitra dalam membangun kondisi yang lebih mendukung bagi pemilu. Lembaga keagamaan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada komunitas, membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab, dan mendorong penyelesaian perbedaan melalui dialog.
Namun, peran tersebut juga menuntut sikap yang hati-hati. Gereja perlu menjaga ruang bagi semua kelompok dan menghindari tindakan yang dapat memperdalam polarisasi. Dalam konteks pemilu, kesaksian publik gereja dapat diwujudkan melalui pendidikan kewargaan, penguatan perdamaian, dan pendampingan kemanusiaan tanpa mengarahkan masyarakat pada pilihan politik tertentu.
Relevansi bagi pendidikan teologi
Perkembangan ini relevan bagi pendidikan teologi karena memperlihatkan bagaimana gereja menjalankan panggilannya di tengah persoalan publik. Gereja tidak hanya hadir dalam ibadah dan pelayanan internal, tetapi juga dapat terlibat dalam membangun perdamaian, memperjuangkan kemanusiaan, dan merawat hubungan sosial ketika masyarakat menghadapi konflik.
Pertemuan di Lambeth Palace menunjukkan pentingnya perspektif ekumenis dalam menghadapi persoalan yang kompleks. Tidak ada satu lembaga yang dapat menjawab seluruh tantangan konflik dan transisi politik. Karena itu, kerja sama antara gereja, organisasi berbasis iman, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi unsur penting dalam upaya memperkuat perdamaian.
Bagi mahasiswa teologi, konteks Sudan Selatan dapat menjadi bahan refleksi mengenai hubungan antara iman dan kehidupan publik. Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain bagaimana gereja membangun kepercayaan di antara komunitas yang terpecah, bagaimana pelayanan kemanusiaan dijalankan secara bertanggung jawab, dan bagaimana gereja menyuarakan perdamaian tanpa kehilangan sikap adil terhadap seluruh masyarakat.
Konteks tersebut juga memperluas pemahaman mengenai misi gereja. Perdamaian bukan hanya keadaan tanpa konflik terbuka, melainkan juga proses membangun relasi, memulihkan kepercayaan, dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam masa depan bersama. Dalam proses itu, gereja dapat memberi kontribusi melalui dialog, pendampingan, pendidikan, dan pelayanan kepada kelompok yang terdampak.
Menanti perkembangan proses politik
Pertemuan ekumenis pada 23 Oktober 2026 menjadi bagian dari perhatian internasional terhadap masa depan Sudan Selatan. Rencana pemilu pada Desember 2026 akan berlangsung dalam konteks konflik yang masih berlanjut dan kebutuhan kemanusiaan yang tetap menjadi perhatian.
Peran gereja dalam periode tersebut akan berkaitan dengan kemampuannya membangun jembatan, memobilisasi komunitas, dan mendukung dialog. Kerja sama dengan lembaga pemilihan juga dapat membantu memperkuat pendidikan kewargaan serta mendorong partisipasi yang damai.
Bagi gereja-gereja di Sudan Selatan dan mitra internasionalnya, tantangan ke depan adalah menerjemahkan dukungan dan solidaritas menjadi tindakan yang berkelanjutan. Pertemuan di London menegaskan kembali bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah penderitaan, mendukung perdamaian, dan melayani masyarakat dalam masa transisi politik yang menentukan.
